KUNKER PLT.GUBERNUR JAWA TENGAH DAN KETUA DPRD JAWA TENFAH DI PETERNAKAN SAPI PT.KEJORA PELITA SEMESTA

Kandeman, Batang, Jawa Tengah – Koramil 12/Tulis Kodim 0736/Batang Babinsa Desa Kandeman Serda Zainal mendampingi Kunker Plt.Gubernur Jawa Tengah di Pertenakan Sapi PT.Kejora Pelita Semesta Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Senin (04/6/18). Desa kandeman mendapat tamu kehormatan Kunjungan Kerja Plt.Gubernur Jawa Tengah dan Ketua DPRD Jawa Tengah di Peternakan Sapi PT.Kejora Pelita Semesta yang diikuti sekitar 30 orang. Dalam kegiatan tersebut nampak Drs.Heru Sudjamiko, M.Si.(Plt.Gubernur Jateng). Drs.Rukma Setyabudi,MM. (Ketua DPRD Jateng). Drs.Nasikhin,M.Si. (Sekda Kab.Batang). Ir.I Ketut Mariadi. (Kepala DPUPR Kab.Batang).  Satriyo.(Dishukominfo Prov.Jateng).  Ir.Agus Riyadi,MM.(Kepala DLH Kab.Batang).  Suresmi (Kasat Pol PP Kab.Batang). Dwi Riyanto.(Camat Kandeman). Sihombing.(PT.KJR). Hanifan.(Humas PT.KJR). Sdr.Lieo Wahyudi ( PT.KJR).

Wagub Jateng selaku Plt.Gubernur Jateng Drs Heru Sudjatmiko, M.Si menjelaskan Saya hadir bersama dewan,Dinas pelayanan modal ,Dinas pertanian dan perkebunan disini akan membahas permasalahan peternakan sapi PT.KJR. Lanjutnya Pak Sihombing mempunyai peternakan di Kandeman karena ada permasalahan akan memindahkan lokasin peternakan dgn menyewa tanah Pemprov di kebun Wonorejo Ds.Wonokerso Kec.Kandeman Kab.Batang, Semua investasi harus clear baik dari aturan,tata ruang,dan persetujuan lingkungan sekitar.

Sepanjang ada masalah pemerintah bersama-sama harus ikut mencari solusi yg baik antara Pemda investor dan masyarakat. Permasalahan sudah berlangsung maka harus dicari solusi secara teknis yang di Pemkab Batang berusaha mencarikan solusi dan dari KJR sdh siap utk berpindah. Disini dari Pemprov Dinas perkebunan dan pertanian mempunyai tanah di Batang maka bisa dilakukan sewa lahan tersebut untuk peternakan. Sesuai surat teguran Pemkab Batang PT.KJR harus pindah maksimal 2 bulan maka diambil tengah2nya menjadi 3 bulan karena terpotong hari raya lebaran Idul Fitri.

Baik Pemkab maupun PT.KJR harus memberikan sosialisai sebaik-baiknya kalau menolak berarti tdk ada investasi dan kalau menerima dgn syarat permintaan kompensasi macam-macam maka tidak pro investasi. Kalau menolak harus dengan alasan yang masuk akal yang dimana sesuai perintah Presiden yaitu negara harus hadir.

Kami ditugasi Gubernur untuk percepatan Investasi yang harus mempercepat usaha atau investor yang akan membuka usaha. Untuk investor dalam negeri hrs menjadi prioritas, kalau ada masalah agar diselesaikan dengan Win win solution jangan sampai menjurus premanisme.

Supaya tidak adanya KKN maka Adendum ini dengan menambah kas uang sewa karena yang semula sewa lahan untuk pakan juga sekaligus untuk kandang yg bisa menambah kas daerah. Masyarakat sekitar nanti akan diikutkan utk melihat supaya mendapatkan ilmunya dalam memelihara ternak sapi. Penjelasanya.

Sekda Batang Drs.Nasikhin,M.Si juga mengatakan Pada prinsipnya Pemda Batang welcome terhadap segala investasi yg masuk ke Batang, tetapi harus sesuai aturan yang ada dan tidak ada penolakan yg masif dari lingkungan/warga. Sikap masyarakat terhadap permaslahan tersebut kalau ada permasalahan hrs disingkapi dengan lapang dada upaya menjadikan situasi kondusif.

Dulu KJR juga sdh punya lahan di Bandar tetapi ada penolakan secara masif dari warga. Karena penolakan di Bandar yang masif maka KJR  di Kandeman dan masyarakat Kandeman juga melakukan protes. Masyarakat memberikan somasi akan demo besar-besaran di KJR dan Pemkab apabila peternakan sapi PT KJR Kandeman tidak di pindah. Maka awal Mei 2018 utk mengatasi permasalahan tersebut Pemkab Batang memberikan ultimatum waktu selama maksimal 2 bulan Peternakan sapi PT. KJR Kandeman harus pindah.

Humas KJR menyampaikan ke Pemkab Batang bahwa sudah menemukan lahan lokasi peternakan milik perkebunan dan masih di urus tata ruang dan perijianan serta sosialisasi warga sekitar. Kami segera memfasilitasi sosialisasi bagaimana tanggapan warga sekitar. Minggu ini akan kami undang untuk membahas perkembangan permasalahan ini. terangnya.

Ketua DPUPR Bpk. I Ketut Mariadi mengatakan untuk lahan Wonorejo Secara linier bisa utk peternakan tinggal masyarakat sana menerima atau tidak kalau masyarakat menolak maka ijin tidak bisa di proses seperti di Sidayu Bandar yang sesuai tata ruang tetapi warga sekitar menolak maka ijin tidak bisa diproses.

Pemilik PT.KJR Sdr. Sihombing juga menjelaskan kita sudah membayar ke kas daerah dgn membayar sewa, untuk internal kita sdh mempunyai gudang pakan ternak, ITR dari PU sudah keluar dan secara teknis nanti baru di urus. Prosesnya adalah perkembang biakan sapi. Saya berkeinginan sapi KJR menjadi Ikon Kab.Batang bahkan secara nasional, keaslian sapi kita Limusin dan metal diatas 70% bahkan bisa 85 % sedangkan wilayah lain sekitar 50 %, Anak sapi baru lahir dgn beban berat sekitar 55 Kg. Saya optimis secara internal kita sdh bisa mulai pindah karena lahan di Wonorejo saat ini sdh mulai di clearing (pemerataan lahan).

Ketua Perijinan DPMSP Sdri. Purwati menyatakan Sesuai SOP maka perijinan tdk sampai 1 minggu bisa keluar ijinya jadi semua tergantung pada pemohonnya harus sesuai dan tepat, tegasnya. Ketua DPRD Jateng Drs.Rukma Setyabudi MM mengatakan Disini sudah bagus terjalin koordinasi yg baik antara pemkab dengan investor, Semua hrs Peraturan dan per UU an, Kalau semua sdh terpenuhi maka negara hrs hadir. Apabila ada penolakan masyarakat yg tdk setuju hrs kita telaah karena dgn adanya investor utk meningkatkan iklim usaha yg baik, Kehadiran pemerintah sangat penting ikut menyelesaikan permasalahan yg tdk semua permintaan masyarakat harus dituruti, tandasnya.

(Pen Dim 0736)